Andi RahmatAnggota Komisi XI DPR
Kondisi saat ini, pengembangan zakat oleh pemerintah wajib dilaksanakan. Sebab meng-enforce zakat oleh pemerintah merupakan mandatory..
Krisis ekonomi global yang berpusat di AS terus menghantam berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Meski pemerintah optimistis hingga kuartal terakhir bisa menjaga tingkat pertumbuhan pada kisaran enam persen, hal serupa mungkin sulit terealisasi tahun depan. Hal itu karena dampak krisis global yang memukul sejumlah sektor semakin terasa. Kondisi ini bisa menyebabkan semakin banyak perusahaan memangkas biaya produksi dan mungkin saja berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak warga.
Menurut Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kuartal ketiga tahun lalu memang masih cukup tinggi berada pada level 6,1 persen. Sedangkan, data pertumbuhan ekonomi hingga kuartal terakhir tahun lalu masih belum diterbitkan pemerintah. Data itu baru diterbitkan tahun ini dan diprediksi masih berada pada kisaran enam persen. ''Kemungkinan besar krisis global akan berpengaruh cukup kuat terhadap pertumbuhan ekonomi hingga kuartal terakhir 2008 tapi memang terbantu oleh liburan akhir tahun dan tahun baru dimana banyak masyarakat mengeluarkan belanja,'' ujar anggota komisi perbankan dan keuangan ini kepada Infoz+, Jumat, (2/1).
Namun, proyeksi angka pertumbuhan sepanjang 2009 tidak bisa menggunakan angka optimistis seperti tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan besar mengalami penyusutan karena ikut terkena dampak krisis keuangan global yang menghantam berbagai industri di tanah air. ''Tahun ini, kita mengarah kepada penyusutan ekonomi Indonesia. Hampir semua negara di dunia mengalaminya,'' kata Andi yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2009 berada pada level sekitar empat persen.
Penyusutan tersebut wajar terjadi karena memang ekonomi Indonesia memiliki hubungan saling mempengaruhi dengan ekonomi global. Bahkan, dampak krisis global sebetulnya mulai dirasakan sebagian warga tanah air sejak tahun lalu saat beberapa perusahaan mulai memangkas biaya produksi dan tenaga kerja agar tetap bertahan. Sejumlah perusahaan yang melakukan langkah ini umumnya yang paling terkena dampak krisis yakni yang bergerak di sektor manufaktur. Hal itu karena berkurangnya pengiriman ekspor ke AS dan Eropa karena mengalami perlambatan ekonomi.
Selain itu, terdapat sebagian perusahaan yang menggunakan bahan baku impor dengan harga yang cenderung meningkat akibat terus melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Hal ini terjadi karena banyak investor asing menarik dana di Indonesia untuk menutupi kerugian perusahaan induk di negara asal agar tetap bisa bertahan dalam berbisnis. ''Sektor yang paling besar terkena dampak adalah manufaktur,'' kata anggota DPR dari FPKS ini.
Meski terjadi PHK pada sejumlah perusahaan, jumlahnya tidak masif. Namun, banyak ekonom dan pengamat yang memperkirakan pemangkasan tenaga kerja tahun ini akan berlangsung secara masif oleh banyak perusahaan. Hal itu karena krisis keuangan global dan dampaknya diprediksi kuat masih akan menghantam dunia termasuk Indonesia tahun ini. ''Meski saya dengar pengusaha berkomitmen menjadikan PHK sebagai langkah terakhir. Tapi, tekanan (krisis) bagi industri merupakan fakta yang tidak bisa mereka abaikan,'' katanya.
Mengenai PHK, Andi memperkirakan masa cobaan akan terjadi pada periode Februari hingga Mei mendatang. Periode itu merupakan masa berbagai perusahaan mengisi persediaan utama agar bisnis tetap berjalan. Hal itu sehingga menjadi momen pengeluaran biaya cukup besar sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya PHK di tengah kondisi krisis global saat ini.
Dampak krisis global juga akan terasa pada penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini. Sumber pendanaan kegiatan pemerintah itu kemungkinan akan mengalami penyusutan. Salah satunya adalah akibat penurunan pendapatan pajak di sektor pertambangan. Selain itu, pendapatan pajak bersumber sektor lain juga kemungkinan mengalami penurunan. Hal itu karena menurunnya pendapatan perusahaan secara otomatis berpengaruh pada pembayaran pajak.
Namun, Andi menyebutkan prediksi pertumbuhan empat persen tahun ini masih cukup bagus. Terlebih, banyak negara di dunia yang telah masuk dalam jurang resesi ekonomi tahun lalu. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih cukup bagus. Hal itu terjadi karena sepanjang 1998 hingga 2006 konsolidasi industri tanah air berjalan cukup baik.
Selain itu, tercapainya proyeksi pertumbuhan empat persen juga sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam menyikapi dampak krisis global atas Indonesia. Pemerintah perlu mendorong berbagai kebijakan pro pemenuhan dan perkembangan kebutuhan domestik. ''Namun, pintar-pintarnya pemerintahlah agar Indonesia tidak dituding melakukan upaya proteksionis,'' ujar Andi.
Pemerintah juga perlu memberikan berbagai insentif bagi pengembangan sejumlah industri padat karya. Selain itu, peningkatan dukungan terhadap perkembangan zakat di Indonesia juga perlu menjadi salah satu agenda utama pemerintah sebagai upaya menghadapi krisis dan banyaknya PHK. Hal itu karena besarnya potensi zakat tanah air bisa dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan ekonomi prodktif bagi masyarakat miskin yang terus meningkat akibat menjadi korban PHK.
Andi mengakui saat ini memang pengembangan zakat oleh berbagai pihak masih belum menjadi fokus utama (mainstream). Hal itu disebabkan belum optimalnya kesadaran banyak pihak mengenai potensi zakat bisa menyelesaikan banyak persoalan sosial terutama masalah pengentasan kemiskinan. Meski demikian, pemerintah tidak bisa berpangku tangan berdiam diri tidak mendorong perkembangan dana amanah masyarakat ini.
Saat ini zakat, menurut Andi, telah menjadi salah satu sistem dari penyelenggaraan negara karena telah diatur dalam beberapa undang-undang. Di antaranya adalah UU Perbankan Syariah dan UU Pajak. Dalam kedua UU itu, pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan pengembangan zakat sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan. ''Jadi, secara faktual pemerintah mau tidak mau harus mengimpelementasikan zakat sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan negara,'' katanya.
UU Perbankan Syariah memperkenankan bank tanpa bunga untuk menjaring dan menyalurkan zakat. Selain itu, dalam menjalankan operasi bisnis, bank syariah wajib memberitahu nasabah mengenai pemotongan sebagian dana untuk kepentingan zakat. Hal ini berarti bank dituntut untuk menerapkan prinsip keterbukaan kepada nasabah. Sedangkan, UU Pajak saat ini mengakui zakat sebagai salah satu instrumen sosial pengentasan kemiskinan. Karena itu, penerapan pengembangan zakat oleh pemerintah wajib dilaksanakan. ''Jadi, meng-enforce zakat oleh pemerintah merupakan mandatory (tugas wajib),'' ujar Andi.
Selain itu, di Indonesia, potensi zakat sangat besar bila dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat secara teratur dan sistematis. Sedangkan, penyaluran dana zakat itu dilaksanakan tepat sasaran. Sebagai contoh, saat ini pengenaan pajak penghasilan (PPh) 21 bagi pribadi telah memberikan kontribusi triliunan rupiah bagi masyarakat. Bila dihitung 2,5 persen sebagai ketetapan wajib zakat, maka dana terhimpun cukup besar. Dengan demikian, upaya mengatasi dampak krisis global melalui zakat pengentasan kemiskinan perlu didukung dan terus dikembangkan. ''Belum lagi bila kita masukkan PPh badan yang melakukan kegiatan usaha di sektor kekayaan alam. Sektor ini kan zakatnya besar. Karena itu, dana zakat yang bisa terkumpul menjadi lebih dan sangat besar,'' kata Andi. bai
Tidak ada komentar:
Posting Komentar